analis aset daerah. NIP. analis aset daerah

20. Jurnal EMBA Vol. skripsi . 644. 1. perumusan kebijakan teknis. Perubahan - Peraturan Pemerintah - Pengelolaan - Barang - Milik - Negara/Daerah. Penatausahaan Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analis Aset Daerah A. SK Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pajak Daerah sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku Fungsi 1 penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja badanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, 2017 realiasinya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Profil. Konsep Aset Daerah II. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2 Siklus penghapusan barang milik daerah karena putusan. Struktural. diskominfo@kolakatimurkab. The results showed that the Inventory has a partial influence to the optimization of fixed assets, which is indicated by t count. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kotawaringin Barat. Pinatik, Sherly, et al. Kom Seksi Penetapan dan Analisis Data MadekanArif, Seksi Penyelesaian Aset Daerah Sucipto, SP. fakultas ekonomi dan bisnis . Data dan Hasil Cetakan Data Inventaris Barang Milik Daerah dari Aplikasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Sistem Informasi Managemen Aset (SIMA), Dokumen 8. Dari penjelasan tersebut diatas maka secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melakukan evaluasi serta analisis terhadap kesesuaian dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern. 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama; b. ABSTRAK Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Kota Semarang berusaha menuju kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri salah satunya melalui siklus pengelolaan aset tanah sebagai kekayaan daerah. Oleh karena itu, penetapan tarif memegang peranan penting bagi pencapaian tujuan pemanfaatan Barang Milik Negara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 873. menyelia penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran termasuk. pemanfaatan aset tetap Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar ada dua jenis pemanfaatan yang dipakai pada BKD Kabupaten Tanah Datar yaitu sewa dan. (2015). program studi akuntansi . JPT Utama : - b. Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi. ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Oleh: Hafsah, Mahyar Diana. Aset Daerah di Kabupaten Jepara Ambar Sari Hadiyanti1), Aida Nahar2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara1)2). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : Penyusunan bahan. L. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui and. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. 960. 2020/NO. 7. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola. f. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR. (2015). pelaporan. Kedua, aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,6 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau perlakuan PSAP No. 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah serta faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang. 07. 197801032009011003 Pengatur (II/c) SLTA Pengadministrasi Umum Bidang Pengelolaan Keuangan 19 IBNU SALABIN NIP. 01 Utang pemungutan PPN 25. 4, No. diskominfo@kolakatimurkab. dengan prosedur yang berlaku untuk. Disebuah instansi mempunyai bagitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga. PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI DATA DAN ANALISIS ASET SARANA-PRASARANA SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN (Buku II) + Software Format Data dan Analisis untuk Tingkat Dinas. f5. yudistria@yahoo. 4. (2019). Si, Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan. oleh . Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan. a. Untuk analisis norma dari problem owner ya ng dipakai adalah peraturan perundangan . Analisis efektivitas menejemen aset properti riil pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Jogjakarta tahun anggaran 2001/2002). Pendidikan Formal : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang. dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. dan Aset Daerah meningkat Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah % 92, 75 93,09 10 0, 37 2 Pendapata n Asli Daerah meningkat Nilai Pendapatan Asli Daerah Rp 359. 18: ENDANG WERDAYA. Judul : Analisis Kebijakan Prioritas Aset untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Kebjakan Aset Tanah Kota Malang Yulia Indriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya# Emai: Ylindriii@gmail. Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan. dan aset daerah Kabupaten Bima, yang telah memberikan petujuk dan. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213 Telp. 1, Januari 2020 11 Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit (CBA) pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta Utilization Evaluation of Regional Property Assets Using the Cost and Benefit Analysis (CBA) at Mandala Krida Stadium Yogyakartapengelolaan barang milik daerah. Analis Anggaran Ahli Muda. Analisis efektivitas menejemen aset properti riil pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Jogjakarta tahun. com Khairani PNS DPKKAD Pemerintah Kota Tanjung Balai AbstrakTunjangan - Jabatan Fungsional - Analis - Pengelolaan Keuangan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan dasar,Penegakan Hukum,Nilai Budaya dan Keagamaan secara Inklusif. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; c. bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kolaka timur XVX6+QQW, Lalingato, Kec. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 42 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Fungsional. Fokusmedia. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha Atasan. Latar Belakang Sampai saat ini nilai aset dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita belum bisa ditentukan secara. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mogondow. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling method dan diperoleh 35 responden staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di BPKAD Kota Palopo. Anwar Sidik Hidayat selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan serta Bapak Adi Cahyadi, SE. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan di bidang aset daerah 21 Analis Aset Negara S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aset. Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku 100% 17. 165 pelamar yang masuk. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus pada BPKAD Kab. Kode Jabatan : 3. Kepala bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Suharto menyebutkan dari sekian alokasi perolehan pajak hotel yang terealisasi mencapai 23 Milyar rupiah. Struktural. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Kode Jabatan : - 3. 1 Ruang Lingkup Aset Daerah Pada dasarnya aset daerah adalah istilah ekonomi dan dengan demikian aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Abstract. Bapak Ukar Riskawan, SE, Bapak Mulyadi, SE, Ibu Nina Herlina, S. Bidang Aset 16 SABDUL KARIM, SH NIP. Dengan kata lain, analisis ekonomi atas hukum merupakan standar hukum normative untuk . (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 3. 997 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah OPD yang Laporan Barang Milik Daerah Sesuai data yang sesuai data dibidang Aset 100% 17. sidoarjokab. Analisis’Kebijakan’Mengenai’Aset’ danPengelolaan ’Barang’MilikDaerah’(BMD)’ WahyudiKumorotomo,PhD’ ’ Jurusan’Manajemen’dan’Kebijakan’Publik’Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4, No. FARIDA, M. 4. . id : 4 hlm. 17: LILY HERLINA, S. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. KUALIFIKASI JABATAN : a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Management Asset. Keberadaan Aset tetap di suatu instansi pemerintah seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman atau lease. Hasil Kerja Satuan Hasil Kerja 1. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi Septia Wahyuni1, Faiza Renaldi, Agus Komarudin Jurusan Informatika, Fakultas MIPA Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Indonesia 1septiawahyuni30@gmail. 288 Visitor Today. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. 1. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset i P emerintah i Daerah i di i Badan i Pengelolan i Pendapatan i Daerah i Kota i Bandung i tahun anggaran i 2016-2017. go. Buku Barang Inventaris, Buku Barang Pakai Habis, Buku Hasil Pengadaan Barang, Kartu Barang dan Kartu Persediaan Barang Dokumen 7. PDF | The purpose of this study was to determine how the removal of damaged and obsolete fixed assets according to the Government Accounting Standards. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. e. 13 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun. Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan. Sementara dalam telaah kultur filsafat. Peraturan Bupati MusiBanyuasin Nomor56Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Anjab Analis pendapatan daerah NAMA JABATAN : ANALIS PENDAPATAN DAERAH 2. Si, Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan. Mulai dari modal awal, pegawai yang diperlukan, dan tempat produksi atau toko. 07. 4. Mengonsep surat-surat yang berkenaan administarsi Kegiatan keuangan dan mengelola tata usaha keuangan dinas 3. Belum Tersedia. bidang barang milik negara. ac. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara. Administrator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. 2022. medan . Article. 19790817 201001 2 006:. Jabatan : Kepala Dinas b. METADATA PERATURAN. 1. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai Pengelolaan Aset Daerah dalam. daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah. 802,17 115,43 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indi katorRencana Kerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020: Lihat: 2. Heri R Yuliantoro & Hamdani Arifulsyah, Analisis Strategis Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Pernyataan . Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang merupakan Lampiran XXVI Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. analis aset daerah: nita insyani: analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan: iis kurnia: penyusun laporan keuangan: eka lismayati: bendahara: vera pramanita: analis laporan realisasi anggaran: kiki wahyuni: analis standar harga: nano susanto: analis laporan realisasi anggaran: dian mayasari: analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan: asep ridwan InfoASN. UNIT KERJA : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon II : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon III :. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik. Pemeriksaan Aset Tetap. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. bidang aset daerah 21 Analis Aset Negara S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aset negara 22 Analis Audit S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang 1. (2017).